Pemerintah Siapkan Aturan Baru Terkait Demutualisasi Bursa Efek

cypresslakeairboattours.com – Pemerintah Indonesia sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. RPP ini bertujuan untuk mengubah struktur kelembagaan BEI dari yang sepenuhnya dimiliki oleh anggota bursa menjadi perseroan terbuka, untuk memperluas kepemilikan di bursa.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin, menilai bahwa demutualisasi akan mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan daya saing global pasar modal Indonesia. Saat ini, BEI adalah salah satu dari sedikit bursa di dunia yang masih berstruktur mutual, sementara negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah melaksanakan demutualisasi.

Masyita menjelaskan bahwa model baru ini diharapkan dapat mendorong inovasi produk dan layanan di pasar modal. Namun, kebijakan demutualisasi harus didukung dengan pengembangan pasar dari sisi penawaran dan permintaan. Salah satu tantangan yang ada adalah rendahnya free float yang menghambat perdagangan aktif.

Partisipasi investor domestik juga menjadi faktor kunci. Pemerintah merencanakan kebijakan untuk mendukung investor institusional lokal, termasuk pengaturan mekanisme cut loss, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka di pasar modal. Dengan mengadopsi pengalaman dari negara lain, seperti India, yang berhasil memperkuat pasarnya dalam dekade terakhir, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem pasar modal yang lebih kuat.

RPP demutualisasi ini akan disusun melalui kajian teknis yang mendalam serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pelaku industri, untuk memastikan proses yang cermat dan transparan.