KPK: Korupsi Kepala Daerah Tidak Lagi Dilakukan Secara Langsung

cypresslakeairboattours.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa modus operandi dugaan korupsi oleh kepala daerah kini mengalami perubahan. Menurut Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, praktik korupsi tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui perwakilan atau orang lain. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin malam, 15 Desember 2025.

Asep menjelaskan bahwa para pelaku korupsi kini cenderung menunjuk perwakilan untuk menerima keuntungan, sehingga mereka terhindar dari tangkapan langsung. Dia menyoroti kasus mantan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 9–10 Desember 2025. Dalam kasus tersebut, KPK mengamankan lima orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Ardito dan sejumlah jajarannya.

Dari hasil penyelidikan, KPK menduga Ardito Wijaya menerima suap sebesar Rp5,75 miliar yang sebagian di antaranya digunakan untuk membayar utang bank guna kepentingan kampanye pada Pilkada 2024. Kelima tersangka lainnya juga terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

KPK menyatakan perlunya waktu lebih untuk menggali praktik korupsi yang melibatkan perwakilan ini, mengingat tren tersebut terus berkembang di kalangan kepala daerah. Kasus ini menunjukkan tantangan baru dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan pendekatan dan metode penyelidikan yang lebih cermat. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memperkuat upaya KPK dalam menindaklanjuti praktik korupsi di Indonesia, terutama menjelang penyelenggaraan pemilihan umum mendatang.